BLOG KOMUNIKASI REGULASI DESA

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan masyarakat dalam hal kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Cara pelaksanaan program ini bervariasi. adapun elemen-elemennya sebagai berikut: Identifikasi Peserta : Pemerintah menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta program. Ini dapat mencakup pekerja formal, pekerja informal, pengusaha kecil, atau kelompok tertentu yang membutuhkan perlindungan sosial. Pendaftaran Peserta : Peserta program diminta untuk mendaftar dan membayar kontribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kontribusi ini dapat bersifat bulanan atau tahunan. Kontribusi dan Pembiayaan : Program ini seringkali didanai melalui berbagai sumber, termasuk kontribusi peserta, pemerintah, dan mungkin juga kontribusi dari pengusaha atau sektor swasta. Manfaat yang Disediakan : Peserta program memiliki akses ke berbagai jenis manfaat, ...

Tata cara pengadaan barang dan jasa desa mengacu pada prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemerintah desa dalam mengadakan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut ringkasan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa desa: Perencanaan Pengadaan: Langkah awal adalah perencanaan pengadaan, di mana pemerintah desa harus mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan. Hal ini dilakukan berdasarkan rencana pembangunan desa dan aspirasi masyarakat. Pembentukan Tim Pengadaan: Pemerintah desa harus membentuk tim pengadaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Tim ini harus terdiri dari anggota yang terampil dan terlatih dalam pengadaan. Penyusunan Dokumen Pengadaan: Dokumen pengadaan, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Pemilihan, harus disusun dengan jeta mengikuti ketentuan yang berlaku. Dokumen ini akan digunakan dalam proses lelang at...

Perubahan pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa merujuk pada proses perubahan dalam alokasi dan penggunaan dana yang diberikan kepada desa oleh pemerintah. Alokasi dana desa biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan prioritas pembangunan, kebutuhan mendesak, atau kebijakan perubahan dana. Perubahan pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa dapat meliputi: Perubahan Prioritas Pembangunan: Terkadang, pemerintah pusat atau daerah dapat mengubah prioritas pembangunan yang memengaruhi alokasi dana desa. Ini bisa terjadi sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang mungkin timbul sepanjang tahun anggaran. Kejadian Darurat: Ketika terjadi kejadian darurat seperti bencana ala...

Kewenangan Desa merupakan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asalusul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa bahwa hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati. Maka dari itu Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan Desa di Kabupaten Jembrana, seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, didasarkan pada prinsip-prinsip hak asal-usul dan kewenangan lokal berskal...

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Lebih lanjut mengenai PMK Dana Desa 2023 ataupun PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pertimbangan terbitnya PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan diundangkannya peraturan ini, maka  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 secara resmi dicabut. Dasar hukum PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah: Pasal 17 ayat (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang ...

  Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Bagian Hukum melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas BPD seluruh desa se-Kabupaten Jembrana. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari di 5 Kecamatan. Adapun materi yang disampaikan meliputi bagaimana kedudukan BPD dalam pengawasan dan monitoring kinerja Perbekel serta bagaimana cara berkoordinasi dengan Perbekel dalam menyusun produk hukum desa. [Download PPT Materi Penyusunan Produk Hukum Desa]

  Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa. Bentuk bantuan keuangan tersebut dapat berbentuk khusus atau yang dapat dikenal sebagai BKK. BKK adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan desa. Tujuan Pemberian BKK adalah sebagai bentuk dukungan daerah kepada pemerintah desa dalam pengembangan perekonomian, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan daya saing dengan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan. Maksud diselenggarakannya BKK adalah mengoptimalkan fungsi dan peran masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan Desa.  Tujuan diselenggarakannya BKK, adalah menurunkan...