Langsung ke konten utama

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan masyarakat dalam hal kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Cara pelaksanaan program ini bervariasi. adapun elemen-elemennya sebagai berikut:

  1. Identifikasi Peserta : Pemerintah menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta program. Ini dapat mencakup pekerja formal, pekerja informal, pengusaha kecil, atau kelompok tertentu yang membutuhkan perlindungan sosial.
  2. Pendaftaran Peserta : Peserta program diminta untuk mendaftar dan membayar kontribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kontribusi ini dapat bersifat bulanan atau tahunan.
  3. Kontribusi dan Pembiayaan : Program ini seringkali didanai melalui berbagai sumber, termasuk kontribusi peserta, pemerintah, dan mungkin juga kontribusi dari pengusaha atau sektor swasta.
  4. Manfaat yang Disediakan : Peserta program memiliki akses ke berbagai jenis manfaat, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan (seperti tunjangan cacat atau kecelakaan kerja), jaminan hari tua, jaminan kematian, dan manfaat lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Penyediaan Layanan Kesehatan : Program jaminan kesehatan biasanya mencakup akses ke fasilitas kesehatan, layanan medis, dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh peserta. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan peserta dan memastikan mereka dapat mengakses perawatan medis yang diperlukan.
  6. Manajemen Klaim : Peserta yang memenuhi syarat dapat mengajukan klaim ketika mereka mengalami situasi yang membutuhkan manfaat dari program. Proses ini mencakup pengajuan klaim, evaluasi, dan penyelesaian klaim sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Pengawasan dan Evaluasi : Pemerintah atau otoritas terkait biasanya memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan keefektifan program ini.
  8. Perubahan Kebijakan : Program ini mungkin mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terbaru, perubahan demografi, atau kebutuhan peserta. Perubahan ini dapat mencakup peningkatan manfaat, perubahan dalam pembiayaan, atau penyesuaian aturan lainnya.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dan sosial kepada peserta, sehingga mereka dapat menghadapi risiko ekonomi dan kesehatan dengan lebih baik. Implementasi program ini dapat bervariasi, tergantung pada negara dan yurisdiksi, namun prinsip-prinsip dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan Desa merupakan kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asalusul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa bahwa hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa menjadi bahan bagi Bupati untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati. Maka dari itu Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan Desa di Kabupaten Jembrana, seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, didasarkan pada prinsip-prinsip hak asal-usul dan kewenangan lokal berskal
Posting Komentar
Baca Lebih Lanjut »

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa

Tata cara pengadaan barang dan jasa desa mengacu pada prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemerintah desa dalam mengadakan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut ringkasan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa desa: Perencanaan Pengadaan: Langkah awal adalah perencanaan pengadaan, di mana pemerintah desa harus mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan. Hal ini dilakukan berdasarkan rencana pembangunan desa dan aspirasi masyarakat. Pembentukan Tim Pengadaan: Pemerintah desa harus membentuk tim pengadaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Tim ini harus terdiri dari anggota yang terampil dan terlatih dalam pengadaan. Penyusunan Dokumen Pengadaan: Dokumen pengadaan, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Pemilihan, harus disusun dengan jeta mengikuti ketentuan yang berlaku. Dokumen ini akan digunakan dalam proses lelang at
Posting Komentar
Baca Lebih Lanjut »

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa
Posting Komentar
Baca Lebih Lanjut »